www.marketingdebusca.com – Konflik Hotel Sultan kembali mencuat ke permukaan, kali ini memasuki babak baru di era pemerintahan berbeda. Setelah upaya eksekusi pada periode sebelumnya urung terlaksana, sengkarut penguasaan lahan ikonik di kawasan Gelora Bung Karno itu justru terlihat makin kompleks. Bukan sekadar sengketa sewa menyewa, konflik ini menyentuh isu hak pengelolaan negara, tata kelola aset publik, juga kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Bagi publik, konflik Hotel Sultan terasa sebagai drama panjang tanpa akhir yang berputar dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Di satu sisi, negara berkewajiban mengamankan aset strategis. Di sisi lain, investor menuntut kepastian atas kontrak jangka panjang yang dulu disepakati. Ketika tarik-menarik kepentingan ini berhadapan di ruang politik dan hukum, pertanyaannya sederhana namun krusial: siapa seharusnya memegang kendali, dan atas dasar apa?
Akar Konflik Hotel Sultan: Aset Negara vs Hak Pengelola
Untuk memahami konflik Hotel Sultan, perlu menengok sejarah penguasaan lahannya. Kawasan tempat hotel berdiri tercatat sebagai aset negara yang pengelolaannya berada di bawah otoritas tertentu. Pada masa lalu, pemerintah memberi hak kelola melalui skema kerja sama jangka panjang dengan pihak swasta. Dari sudut pandang bisnis, skema ini lazim, sebab negara membutuhkan modal dan keahlian manajemen hotel dari sektor privat.
Masalah muncul saat masa perjanjian dinilai sudah berakhir, sementara pihak pengelola masih merasa memegang hak sah berdasarkan interpretasi kontrak awal. Negara menganggap masa pemanfaatan cukup panjang, bahkan lebih dari cukup, sehingga aset wajib kembali sepenuhnya. Sebaliknya, pengelola mengklaim terdapat landasan kontraktual maupun regulasi lain yang membuat mereka berhak melanjutkan usaha. Di titik inilah konflik Hotel Sultan berubah menjadi sengketa tafsir hukum.
Pertarungan tafsir ini tidak terjadi di ruang hampa. Di belakangnya terdapat nilai ekonomis lahan yang sangat tinggi, posisi strategis di jantung ibu kota, serta simbol status kawasan Gelora Bung Karno sebagai ruang publik prestisius. Ketika status lahan menyangkut kepentingan negara, BUMN, otoritas pengelola kawasan, dan korporasi besar, setiap langkah tiba-tiba memiliki dimensi politik. Konflik Hotel Sultan pada akhirnya bukan semata perdebatan kontrak, melainkan juga pertarungan narasi: melindungi aset publik atau melindungi kepastian investasi.
Dari Era Jokowi ke Prabowo: Kontinuitas atau Putus Siklus?
Pada era pemerintahan sebelumnya, konflik Hotel Sultan memasuki fase krusial. Upaya eksekusi pengosongan area tertentu sempat dijadwalkan, namun proses itu batal di detik-detik akhir. Alasan resmi biasanya mengacu pada kebutuhan klarifikasi hukum, koordinasi antar lembaga, hingga pertimbangan stabilitas. Namun bagi pengamat, pembatalan mencerminkan betapa sensitifnya sengketa ini. Setiap tindakan berpotensi menimbulkan dampak politik, ekonomi, bahkan sosial bila tidak dikelola hati-hati.
Memasuki era Prabowo, publik kembali menyoroti konflik Hotel Sultan. Pertanyaan besarnya: apakah pemerintahan baru akan melanjutkan garis kebijakan sebelumnya, mempercepat penyelesaian, atau justru membuka babak negosiasi baru? Transisi kepemimpinan nasional sering membawa harapan akan penataan ulang kebijakan aset negara. Namun sejarah Indonesia menunjukkan, sengketa berkepanjangan acap kali bertahan melampaui pergantian presiden. Pola inersia birokrasi dan tarik-menarik kepentingan membuat penyelesaian substantif sulit tercapai.
Dari sudut pandang pribadi, konflik Hotel Sultan layak dijadikan cermin keberlanjutan kebijakan lintas rezim. Bila pemerintahan baru konsisten melanjutkan proses hukum dan administratif secara transparan, publik bisa menilai hadir tidaknya komitmen terhadap tata kelola aset negara. Sebaliknya, bila sengketa berputar lagi di ruang abu-abu kompromi politik tertutup, maka pesan yang muncul ke investor maupun warga sederhana: kepastian hukum tetap rapuh, bahkan untuk kasus seterang ini.
Dampak Lebih Luas dan Pelajaran bagi Tata Kelola Aset
Konflik Hotel Sultan punya efek rambatan jauh melampaui pagar hotel. Investor memantau bagaimana negara memperlakukan kontrak jangka panjang, terutama saat menyangkut aset strategis. Bila penyelesaian terasa tarik-ulur tanpa kepastian, iklim investasi jangka panjang ikut terganggu. Di sisi lain, publik menuntut negara bertindak tegas terhadap aset penting agar tidak dikuasai segelintir pihak terlalu lama. Menurut saya, jalan tengah terbaik menuntut audit hukum menyeluruh, keterbukaan isi perjanjian masa lalu, serta keberanian pemerintah menetapkan sikap berbasis aturan tertulis, bukan lobi kamar tertutup. Hanya lewat proses transparan, simpul kusut konflik Hotel Sultan bisa perlahan terurai, sekaligus menjadi preseden sehat bagi sengketa aset publik di masa depan.
